Workshop ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pengelola laboratorium terkait mekanisme penerimaan pendapatan layanan, penggunaan dana, serta proses pencairan dan pertanggungjawaban keuangan laboratorium sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor yang berlaku. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan fakultas, kepala laboratorium, serta pengelola layanan laboratorium di lingkungan Fakultas MIPA.

Dalam forum diskusi, disepakati beberapa poin penting sebagai luaran kegiatan. Salah satunya adalah mekanisme dukungan pendanaan pemeliharaan laboratorium, di mana apabila dana pemeliharaan yang tersedia tidak mencukupi, Kepala Laboratorium dapat mengajukan permohonan tambahan pendanaan kepada Wakil Rektor Bidang II sesuai prosedur yang berlaku di tingkat universitas. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Laboratorium Pendidikan, mengingat pembiayaannya telah termasuk dalam komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan, setiap laboratorium di Fakultas MIPA akan menyusun Surat Keputusan (SK) Tarif layanan yang baru sebagai dasar pelaksanaan layanan laboratorium. Penyusunan tarif tersebut diharapkan mampu menciptakan standar layanan yang jelas, transparan, serta mendukung tata kelola pendapatan laboratorium yang akuntabel.

Melalui workshop ini diharapkan penerapan Peraturan Rektor tentang Pendapatan dan Pencairan Dana Laboratorium dapat berjalan secara optimal di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan laboratorium dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.