Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus menyepakati mekanisme implementasi pengelolaan dana laboratorium agar selaras dengan kebijakan tata kelola keuangan universitas yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan fakultas, kepala laboratorium, pengelola layanan laboratorium, serta unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan layanan laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi.

Dalam workshop tersebut, peserta menyepakati pembagian fee pendapatan layanan laboratorium dengan rincian Universitas Hasanuddin sebesar 10%, Fakultas sebesar 5%, dan Laboratorium sebesar 85%. Dari porsi pendapatan laboratorium sebesar 85% tersebut, dialokasikan sebesar 20% untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau pengadaan peralatan laboratorium guna menjamin keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, disepakati bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan melalui pengajuan langsung oleh Kepala Laboratorium kepada Unit Kerja Khusus Layanan Sains dan Laboratorium. Pada saat pengajuan pencairan dana, Kepala Laboratorium wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum atas penggunaan dana.

Workshop juga menegaskan bahwa kegiatan praktikum tidak dikenakan biaya tambahan karena telah termasuk dalam komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT), kecuali bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir. Laboratorium diberikan kewenangan untuk memperbarui jenis layanan serta tarif sewaktu-waktu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang berlaku di lingkungan universitas.

Sebagai bagian dari peningkatan mutu layanan pendidikan dan penelitian, setiap laboratorium diharapkan memiliki peralatan yang memadai guna mendukung kegiatan layanan laboratorium maupun pelaksanaan proses pembelajaran secara optimal.